siberdbn.com, BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina menetapkan status Tanggap Darurat Sampah untuk Kota Banjarmasin terhitung dari tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Juli 2025.
Ibnu Sina melalui akun Instagram Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokom) Banjarmasin @prokom_banjarmasin pada Minggu (9/2) mengimbau masyarakat Banjarmasin bersama dengan pemerintah berpartisipasi memilah sampah dimulai dari rumah masing-masing dengan prinsip gotong-royong kayuh baimbai.
Imbauan tersebut terdiri dari 7 hal berikut:
- Memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya
- Mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai
- Menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang
- Mengurangi sedotan plastik
- Menggunakan perlengkapan makanan sendiri
- Membuang sampah pada tempatnya
- Membuang sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sesuai dengan jam operasionalnya yaitu pukul 20.00 malam sampai 06.00 pagi
Ibnu Sina berharap dengan pengelolaan sampah yang terpadu dan gotong royong maka bisa menciptakan situasi yang lebih kondusif pasca-penutupan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Basirih.
“Bersama-sama kita singsingkan lengan baju, bahu-membahu, dalam menyediakan fasilitas sampah yang memadai dibantu oleh petugas kebersihan di kelurahan masing-masing,” ujarnya.
Diketahui, ditutupnya UPTD TPAS yang terletak di Jalan Gubernur Soebardjo, Kelurahan Basirih Selatan bersamaan dengan 306 TPA di seluruh Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Jadi ini bukan hanya persoalan kota Banjarmasin, tapi kota-kota di Indonesia yang menerapkan operasi open-dumping atau terbuka sehingga ini menjadi persoalan bagi kita semua yang harus diselesaikan semua kondisi darurat sampah yang berlaku sampai Juli 2025 bisa kita atasi bersama-sama,” harapnya.
Dalam video imbauan itu, Ibnu Sina berharap agar kondisi darurat sampah yang berlaku hingga Juli 2025 bisa diatasi. Ia juga mengajak masyarakat Banjarmasin untuk bergabung menjadi anggota Bank Sampah di kelurahan masing-masing.
“Mudahan-mudahan bisa segera pulih, agar kota kita tetap bersih sesuai dengan slogan Banjarmasin Baiman,” pungkasnya,
Pada 29 November sampai dengan 1 Desember 2024, Tim Pengawas Lingkungan Hidup mengawasi UPTD TPAS Basirih. Tim pengawas menemukan sebanyak 39 kesalahan, kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, di antaranya open dumping sejak tahun 2000.
Padahal, praktik tersebut telah dilarang pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Penyegelan UPTD TPAS Basirih pada 1 Februari 2025 lalu menjadi ujian berat bagi pemerintah kota dan masyarakat Banjarmasin, mengingat volume sampah yang dihasilkan Kota Banjarmasin mencapai 600 ton lebih perhari.
Penulis: Karina
Editor: Tim Redaksi
Comment